SORONG, iNewsSorong.id - Direktur Bisnis PT Malamoi Olom Wobok (MOW) Mohammad Said Noer mengatakan, belum beroperasinya investor dari China di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, lantaran mereka ingin memiliki atau menguasai lahan.
"Perusahaan asal China tersebut telah menandatangani MoU dengan Pemerintah dan PT MOW pada April 2023 lalu," ungkapnya.
Menurut Said, beberapa waktu lalu pihaknya sempat bertemu dan duduk bersama dengan pihak investor asal China di salah satu hotel di Jakarta, untuk membicarakan kelanjutan dari investasi perusahan tersebut di KEK Sorong.
"Tapi mereka mengharapkan lahan itu harusnya mereka miliki. Sementara SK Bupati itu menjelaskan tentang kewenangan kami sebagai pengelola, bukan kami punya kewernangan untuk melakukan penjualan lahan," aku Said.
Diakui Direktur Bisnis PT MOW, pihaknya bahkan telah mengajak perusahan China tersebut untuk segera berinvestasi di Kawasan KEK Sorong.
Pengakuan Said ini justru bertolak belakang dengan isi MoU yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, PT MOW dan pihak Investor. Dimana dalam isi MoU tersebut, pihak Investor hanya akan menyewa lahan selama kurang lebih 30 tahun, untuk melaksanakan operasi pembangunan smelter nikel dan pabrik bateray.
Pernyataan Said tersebut dibantah dengan tegas oleh pihak Investor, melalui perusahaan konsultan PT Sino Consultan Indonesia.
Direktur PT Sino Consultan Indonesia Adriana Imelda Daat mengungkapkan, MoU yang sudah ditandatangani adalah antara Investor, Pemerintah Kabupaten Sorong dan BUMD setempat dalam hal ini PT MOW.
"Sebagai perusahaan konsultan, kami sudah menghadirkan investor yang siap berinvestasi di KEK Sorong. Namun kendala saat ini adalah soal bahan baku dan ketersediaan lahan yang akan digunakan masih kurang. Terlebih khusus adalah kesiapan PT MOW sebagai pengelola dari Kawasan Ekonomi Khusus," tandasnya.
Adriana Daat juga membantah terkait pihak Investor yang ingin memiliki lahan di KEK Sorong.
"Sekali lagi kami tegaskan, pernyataan Direktur Pemasaran PT MOW adalah hal yang sangat tidak benar, soal pihak investor yang ingin memiliki lahan. Pernyataan bapak Menteri Investasi sudah sangat jelas, bahwa kendala utama adalah soal bahan baku. Terkait lahan, dikarenakan total lahan yang diperlukan oleh pihak investor sangat besar dan hal itu belum dapat disediakan oleh pihak MOW, jadi bukan karena ingin memiliki lahan. Hal ini harus kami luruskan dan jangan dibolak-balik, yang akhirnya menghambat proses investasi yang sudah di tandatangani melalui MoU," tegas Adriana.
Adriana pun mengungkapkan bahwa dalam investasi di kawasan KEK, pihaknya akan membutuhkan sebanyak 3.000 karyawan yang akan diterima secara bertahap, dengan total nilai investasi sebesar Rp 22 Triliun.
"Penerimaan karyawan sekitar 3.000 karyawan, dengan total investasi sebesar Rp 22 triliun yang dibagi dalam tiga tahapan," jelas Adriana.
Saat ini, kata Adriana, pihaknya telah siap 95 persen untuk beroperasinya investasi di KEK Sorong. Pihaknya sangat bersyukur, karena mendapat dukungan dari Pemerintah baik Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kabupaten Sorong. Namun terkait kendala dilapangan, saat ini pihaknya hanya menunggu kesiapan PT MOW menuju konsorsium.
"Kesiapan kami saat ini sudah 95 persen untuk beroperasi di Kawasan Ekonomi khusus. Dari pihak Pemerintah Daerah sendiri, baik Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Kadis PTSP sangat mendukung kami dalam hal ini. Saat ini kami hanya menunggu kesiapan dari pihak PT MOW. Karena kami tahu ketika investasi ini masuk, maka akan membawa dampak positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK Sorong, terlebih bagi tanah Papua dengan membuka lapangan kerja yang cukup besar," tambah Adriana.
Tarik ulur dugaan kepentingan lain dibalik mandeknya operasional Investor China, menjadi perhatian serius pihak Pemerintah Kabupaten Sorong. Bahkan dari informasi yang didapatkan iNews.id, Pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak PT MOW selaku Perusahaan Daerah.
Editor : Sayied Syech Boften
Artikel Terkait
