SORONG, iNewsSorong.id - Guna menyingkronisasi Perencanaan, Pembangunan, Keuangan dan Kepegawaian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati / Wali Kota se - Provinsi PBD, yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Sorong, Rabu (4/1/2023).
Rakerda yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur PBD, Muhammad Musa'ad membahas sejumlah langkah strategis guna menjadi acuan dalam rangka mempercepat proses pembangunan Provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad, sebagai Provinsi termuda di Indonesia yang baru saja terbentuk aktivitas Pemerintahan baru secara efektif dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 pihaknya baru menggelar rapat kerja perdana bernama seluruh kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya.
"Pada hari ini hadir para bupati dan walikota bersama-sama untuk membahas dan berkoordinasi terkait konsolidasi kelembagaan. Selanjutnya bagaimana mensinergikan program-program yang ada di provinsi dan di kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam tahun anggaran 2023," ujarnya.
Lebih lanjut Muhammad Musa'ad mengatakan ada tiga poin utama yang dibahas dalam rakerda kali ini selain poin-poin lainnya.
Tiga poin yang dibahas diantaranya persiapan untuk memulai pembangunan di Provinsi PBD, Keuangan Daerah dan Tata Kelola ASN di lingkungan Pemprov PBD tersebut.
" Tiga poin dalam pembahasan pada Rakerda kali ini, diantaranya persiapan untuk dimulainya pembangunan di wilayah Provinsi PBD, tata kelola keuangan daerah serta tata kelola manajemen ASN pad lingkungan Provinsi PBD," ungkap Musa'ad.
Pada kesempatan itu, Musa'ad juga menegaskan, akan membahas terkait dengan komitmen-komitmen awal yang disepakati bersama, termasuk dana-dana hibah yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
"Momen ini kita harapkan komitmen yang sudah disepakati, bisa direalisasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan program-program di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang pasti dan sangat penting adalah bagaimana mengelola perpindahan ASN dari kabupaten kota maupun juga dari Provinsi Papua Barat, untuk masuk ke Provinsi Papua Barat Daya," tandasnya.
Lanjut Musa'ad, rakerda yang dilakukan untuk menclearkan semuanya, sehingga dalam waktu ini yang sesingkat-singkatnya optimalisasi peran, tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa diwujudnyatakan.
"Kalau sudah ada pegawai, sudah ada pejabatnya kemudian sudah ada uangnya kemudian sudah ada rencananya yang tertuang dalam RKPD, maka kita bisa memulai target kita di akhir bulan Januari ini," tandasnya.
Ditambahkan Musa'ad, APBD Provinsi Papua Barat Daya juga sudah selesai dan sudah bisa dilaksanakan. Hal ini menjadi kekuatan tambahan, untuk Kabupaten/Kota setelah adanya Provinsi Papua Daya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
