PAPEDA Summit 2026: Ekowisata Papua Jangan Jadi Label Baru Eksploitasi Alam

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – PAPEDA Summit 2026 membuka ruang baru bagi pengembangan ekowisata di Tanah Papua. Namun, pengembangan wisata berbasis alam itu dinilai harus dijalankan dengan perlindungan hak masyarakat adat agar tidak berubah menjadi pintu baru penguasaan ruang dan keuntungan oleh pihak luar.

Baca Juga

Dua Desa Wisata Papua Barat Daya Disiapkan Jadi Model Ekowisata Tanah Papua

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Nurdin Lamatenggo, mengatakan ekowisata menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang ingin diperkuat melalui forum tersebut.

“Ekowisata salah satu strategi kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pariwisata, tapi juga konsep untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Yusdi di Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).

PAPEDA Summit 2026 membahas lima agenda strategis, termasuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta pengembangan ekonomi alam baru. Dua agenda itu menjadi penentu arah ekowisata Papua, khususnya pada wilayah yang berada di kawasan adat dan memiliki kekayaan hutan, pesisir, mangrove, pulau kecil, hingga terumbu karang.

Pengembangan destinasi di kawasan adat tidak cukup hanya mengandalkan promosi wisata. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam menentukan kawasan yang dapat dikunjungi, batas jumlah wisatawan, bentuk usaha, aturan bagi pengunjung, pembagian manfaat ekonomi, hingga perlindungan tempat sakral.

Yusdi menegaskan masyarakat lokal harus memperoleh posisi utama dalam pengelolaan wisata berbasis alam.

“Kita berharap orang lokal menjadi pemain utama, pelaku utama kegiatan. Mereka yang menjaga alamnya, mereka yang menikmati hasil. Kalau mereka menjaga alam, otomatis wilayahnya juga terjaga dengan baik,” katanya.

Pernyataan itu menjadi penting di tengah meningkatnya minat terhadap wisata alam Papua. Tanpa aturan yang tegas, label ekowisata berpotensi hanya menjadi kemasan hijau bagi pembangunan pariwisata yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan menggeser masyarakat dari ruang hidupnya.

Konsep ridge-to-reef yang dibahas dalam summit juga menuntut pengelolaan kawasan secara menyeluruh, dari pegunungan, hutan, sungai, hingga pesisir dan laut. Kerusakan di hulu dapat memengaruhi destinasi bahari di hilir, sementara aktivitas wisata tanpa pengendalian di pesisir dapat merusak ekosistem laut.

Yusdi berharap forum tiga hari tersebut menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

“Harapan kami memang hasil dari kegiatan selama tiga hari ini bisa berdampak kepada makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya,” pungkasnya.

PAPEDA Summit kini dihadapkan pada pertanyaan utama: apakah ekowisata benar-benar menjadi instrumen perlindungan alam dan penguatan masyarakat adat, atau hanya membuka jalur baru bagi eksploitasi dengan nama yang lebih hijau.

Editor : Hanny Wijaya