Dor! Waket PSI Sorong Diduga Ditembak Oknum TNI
AIMAS, iNewssorongraya.id — Penembakan terhadap Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Sorong, Timotius Rumpaidus, membuka pertanyaan serius mengenai dasar penangkapan dan penggunaan senjata oleh sejumlah personel yang disebut berasal dari TNI.
Timotius tertembak di kediamannya di Kampung Klalin 6, Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (28/7/2026), sekitar pukul 10.00 WIT. Peluru mengenai bagian bawah kaki kirinya, dekat tumit, hingga menembus jaringan.
Korban kemudian dilarikan ke RSUD J.P. Wanane, Kabupaten Sorong. Dokter merencanakan operasi untuk mengeluarkan atau menangani luka akibat proyektil pada Rabu (29/7/2026).
Timotius mengatakan sejumlah personel datang ke rumahnya dan menyatakan hendak menangkap dirinya atas dugaan desersi dari dinas militer. Namun, menurut dia, rombongan tersebut tidak menunjukkan surat perintah penangkapan.
“Kami didatangi secara langsung di kediaman kami oleh mereka ini dengan dengan tidak sopan, datang tidak mengucapkan salam tapi langsung panggil nama saya lalu mengatakan bahwa kami datang atas dasar disersi, kami lakukan penangkapan, saya tanya, apa dasarnya?” kata Timotius yang menceritakan detik-detik peristiwa penembakan, saat ditemui Jurnalis iNews TV di ruang IGD RSUD J.P Wanane, Kabupaten Sorong.
Timotius membantah tuduhan desersi tersebut. Ia mengaku telah mengajukan pensiun dini sejak 2018 dan tetap menjalin komunikasi dengan pejabat TNI AL di wilayah Sorong.
“Saat dibilang mau ditangkap, saya bilang tidak bisa, harus ada prosedur, mana surat penangkapan dan saya sudah melakukan pensiun dini itu sudah sejak lama 2018 dan hubungan saya dengan para petinggi di angkatan laut Kodaeral XIV itu sangat baik sampai detik ini,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan tuduhan tersebut karena dirinya dapat mengikuti Pemilihan Legislatif 2024. Timotius menilai status kedinasannya semestinya telah diperiksa dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif.
Saksi di lokasi, LM, mengatakan tujuh personel bersenjata mendatangi rumah Timotius. Menurut Lambert, perselisihan terjadi setelah korban keluar menemui rombongan tersebut.
LM mengklaim pertengkaran kemudian berkembang menjadi kontak fisik sebelum terdengar letusan senjata.
“Mereka sudah menembak kaki kiri samping tumit bawa, dan melepas tembakan ke atas barulah Kaka Timo teriak saya di tembak, saya dapat tembak,” kata LM.
Korban Menduga Berkaitan dengan Protes Warga
Timotius menduga kedatangan sejumlah personel TNI tersebut berkaitan dengan aksi pemalangan jalan yang dilakukan warga Kampung Klalin 6. Aksi itu digelar sebagai protes terhadap kegiatan operasional CV Prima Papua.
Warga menuding aktivitas pengolahan kayu perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar permukiman. Mereka juga menduga terdapat distribusi BBM bersubsidi jenis biosolar secara ilegal kepada perusahaan yang melibatkan oknum anggota TNI
“Terkait dengan perkara atau masalah siang hari ini yang terjadi di Klalin 6 di kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, ini berawal mula dari penemuan bbm ilegal yang dijual belikan oleh pihak oknum TNI dari salah satu Batalyon Teritorial, sehingga bbm ini memang dijual ke CV Prima Papua, dan kami ikuti lalu kami mendapatkan bukti masuk barang dan sampai keluar (ke CV Prima Papua),” kata Timotius.
Menurut dia, warga telah dua kali membuka ruang pertemuan dengan pihak perusahaan dan TNI. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan penyelesaian mengenai keluhan lingkungan maupun dugaan distribusi biosolar.
Timotius mengatakan pemalangan warga kemudian dibongkar pada hari penembakan. Ia menduga tuduhan desersi digunakan sebagai dasar untuk membawa dirinya setelah terlibat dalam protes terhadap perusahaan.
“Nah, dengan perkara CV Prima Papua mereka masuk dengan dalil itu, saya dianggap disersi. Jadi saya pikir ini ada keterkaitan dan ini murni ada keterkaitan dengan CV Prima Papua. Dan dengan perkara ini, saya ditembak tadi pagi pada saat saya lagi istirahat ketika saya bangun kurang lebih pukul 10 pagi hari ini,” ujarnya.
Timotius mengungkapkan sempat terjadi pertengkaran ketika personel datang. Saat kejadian, ia mengaku berada di rumah bersama seorang kerabat dan tiga perempuan yang sedang menyiapkan makanan bagi warga di lokasi pemalangan.
Ia meminta TNI mengusut penembakan tersebut secara terbuka serta meminta pihak yang terlibat bertanggung jawab atas biaya perawatannya.
“Peluru tembus yah, rencana besok (Rabu (29/7/2026) dokter akan lakukan operasi. Tadi sudah di rontgen,” katanya.
“Saya minta mereka bertanggung jawab atas peristiwa ini. Bila perlu sampai proses pemecatan, dan juga pihak CV Prima Papua bertanggung jawab untuk biaya pengobatan sampai selesai,” tegasnya.
CV Prima Papua Membantah
Perwakilan CV Prima Papua, TS, membantah keterlibatan perusahaan dalam penembakan maupun persoalan antara Timotius dan TNI AL.
“Itu nggak ada bang, kita malah nggak tahu apa-apa soal itu bang. Abang coba konfirmasi sama Dan Pomal saja itu bang,” ungkap TS melalui sambungan telepon, Selasa siang.
TS juga membantah tudingan pencemaran lingkungan dan keberadaan personel TNI yang melakukan pengamanan di lingkungan perusahaan.
“Jadi sekali lagi nggak ada itu bang masalah itu, aku nggak tahu sama sekali hal itu bang, sama sekali nggak tahu (soal dugaan pencemaran lingkungan),” katanya.
Ketika dimintai penjelasan mengenai dugaan masuknya biosolar ilegal ke perusahaan, TS kembali mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Itu aku nggak tahu sama sekali bang sebenarnya. Aku juga udah lama nggak di Sorong, Aku posisinya nggak di Sorong masalahnya, jadi sekali lagi aku nggak tahu,” ungkapnya.
Kepala Suku Biak Kabupaten Sorong, Moses Adadikam, mengecam penembakan tersebut dan meminta Panglima TNI memerintahkan pemeriksaan terhadap seluruh personel yang berada di lokasi kejadian.
“Kami meminta panglima TNI segera menanggapi persoalan penembakan yang terjadi di klalin 6 Kabupaten Sorong, dan kami siap usut kasus ini hingga titik darah penghabisan,” kata Moses.
Hingga berita ini diterbitkan, POMAL TNI AL Sorong dan Yonif Teritorial Pembangunan belum memberikan keterangan resmi mengenai status kedinasan Timotius, dasar kedatangan personel, surat perintah penangkapan, serta alasan penggunaan senjata.
Keterangan resmi kedua institusi tersebut menjadi penting untuk menguji seluruh versi yang beredar. Penyelidikan yang transparan diperlukan agar penembakan ini tidak berhenti sebagai silang tudingan, tetapi berujung pada kepastian hukum dan pertanggungjawaban terhadap siapa pun yang terbukti melanggar prosedur.
Editor : Hanny Wijaya