Wali Kota Sorong: Tak Butuh Program Makan Bergizi Gratis, Papua Butuh Dokter Spesialis!

Menurutnya, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, berbagai alat medis canggih akan sulit berfungsi optimal. Ia mendorong pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan pengiriman dokter spesialis ke daerah-daerah di Papua.

Wali Kota juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran nasional sebesar Rp300 triliun yang berdampak pada pemangkasan sekitar 30 persen APBD daerah, termasuk di Kota Sorong. Meski demikian, Septinus menegaskan bahwa dua sektor utama—pendidikan dan kesehatan—tetap menjadi fokus utama pembangunan daerah.

“Kita tetap prioritaskan pendidikan dan kesehatan untuk Papua. Sekolah gratis sudah kita jalankan walaupun dengan tantangan besar. Dan untuk kesehatan, kita dorong agar ada perhatian khusus dari pusat, termasuk pengiriman dokter spesialis,” tuturnya.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Sorong kini mulai menerapkan sistem digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Rp139 miliar menjadi Rp300 miliar per tahun.

Baca Juga

Wali Kota Sorong Letakkan Batu Pertama Pembangunan RTP Remu, Wujudkan Kota Modern dan Hijau

“Semua sistem kita ubah menjadi digital, termasuk parkir. Supaya tidak ada kebocoran dan kita bisa meningkatkan PAD untuk membiayai kebutuhan penting seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Septinus.

Editor : Hanny Wijaya