Gubernur Elisa Kambu Tegas: Aksi Anarkis di Sorong Kriminal, Harus Ditindak Hukum

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Aksi anarkisme massa di Kota Sorong, Rabu (27/8/2025), yang berujung pada perusakan fasilitas pemerintah, kediaman pribadi pejabat, hingga melukai aparat, mendapat perhatian serius Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Ia menegaskan, tindak brutal tersebut tidak bisa ditoleransi dan meminta aparat menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga

Satu Warga Diduga Tertembak, 10 Orang Ditangkap dalam Rusuh Kota Sorong

Dalam keterangan pers di kediamannya, Rabu malam, Elisa Kambu menyampaikan rasa keprihatinannya atas rusuh yang terjadi sejak pagi.

“Pertama, kita prihatinlah hal yang di luar dugaan kita terjadi hari ini. Saya lihat seperti itu dan ini memang kriminal murni, karena alasan kekerasan. Hal-hal seperti ini tidak boleh diberi ruang untuk ada. Kita minta aparat mengusut tuntas sekaligus menindak secara hukum, supaya memberi efek jera,” tegasnya.

Kejadian Mendadak di Kediaman Gubernur

Elisa menceritakan bahwa saat kejadian, rumah dinasnya tiba-tiba diserang massa. Beruntung, ia dan keluarga tidak sempat keluar rumah.

“Kita di dalam rumah saja, kejadian seperti itu. Jadi kita bertahan di dalam rumah. Dan sampai hari ini kita baik-baik saja,” ungkapnya.

Ia mengaku terkejut karena tidak mendapat informasi sebelumnya mengenai potensi serangan massa tersebut. Meski rumah dan kendaraan dinas mengalami kerusakan parah, Elisa menegaskan tetap mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku.

Imbauan untuk Masyarakat Papua Barat Daya

Gubernur Elisa Kambu mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang memicu aksi anarkis. Ia menekankan, aparat keamanan memiliki kewenangan penuh untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Saya berharap masyarakat jangan terprovokasi dengan situasi ini. Kita percayakan aparat untuk menindaklanjuti. Hanya proses hukum harus terjadi, karena ini sudah benar-benar kriminal,” ujarnya.

Ia juga meminta peran aktif orang tua, tokoh agama, dan lembaga keagamaan untuk mengingatkan anak-anak muda agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan.

“Cara begini mengganggu kehidupan banyak orang. Aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan layanan kesehatan ikut terganggu,” tambahnya.

Aparat Dikerahkan dan Situasi Kota

Berdasarkan data kepolisian, sedikitnya empat kantor pemerintahan dirusak, di antaranya Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Wali Kota Sorong, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kantor Majelis Rakyat Papua. Kediaman pribadi Gubernur serta rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong juga menjadi sasaran amukan massa.

Empat aparat TNI-Polri dilaporkan terluka, dua warga terkena tembakan, dan sedikitnya 10 orang berhasil diamankan polisi.

Sebanyak 500 personel gabungan TNI-Polri kini disiagakan di titik-titik rawan Kota Sorong untuk mengendalikan situasi. Rusuh ini dipicu oleh pemindahan empat tahanan politik kasus makar oleh Kejaksaan Negeri Sorong ke Makassar untuk menjalani persidangan.

Meski kondisi kota belum sepenuhnya pulih, Elisa Kambu menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan.

“Kita tetap bekerja seperti biasa. Semua ini kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita serahkan ke aparat untuk memproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya