JAKARTA, iNewssorongraya.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, masih banyak pemerintah daerah yang belum maksimal mengelola anggaran sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (15/9/2025), Tito menyampaikan bahwa efisiensi TKD harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Anggaran daerah jangan habis untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Alokasikan untuk program yang nyata dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial,” tegas Mendagri Tito.
Sebagai gambaran, Tito mencontohkan langkah Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang berhasil memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat. Anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan bendungan irigasi yang mengairi lebih dari 8.000 hektare sawah.
“Dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan memberi multiplier effect pada kesejahteraan,” ujar Tito.
Menurutnya, model seperti itu harus ditiru daerah lain agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat luas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, memberikan catatan tambahan. Ia menilai efisiensi TKD memang penting, namun pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat.
“Investasi swasta harus masuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Caranya, pemda harus membangun birokrasi yang bersih, memberi kemudahan bagi swasta, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Prof. Cecep.
Menurutnya, tiga syarat sederhana tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan Mendagri dan masukan dari akademisi menunjukkan arah yang sama: efisiensi TKD harus diiringi dengan kemandirian daerah dalam membangun iklim investasi. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi juga didorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
