SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Kota Sorong kembali menjadi sorotan nasional usai Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai angka kemiskinan. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Gedung L Jitmau, Senin (25/8/2025), BPS mencatat tingkat kemiskinan di Kota Sorong tahun 2024 mencapai 13,67 persen, menempatkan Sorong sebagai kota dengan kemiskinan tertinggi ke-6 di Indonesia.
BPS merinci, garis kemiskinan di Kota Sorong berada di angka Rp 902.534 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 40,68 ribu jiwa. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 3,07 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 1,01.
Tingginya angka kemiskinan di Kota Sorong disebut dipicu oleh minimnya lapangan kerja, keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang rendah, serta ketimpangan pembangunan wilayah. Kondisi ini berdampak serius pada kerentanan pangan, stunting, hingga akses terbatas terhadap layanan dasar masyarakat.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa akar persoalan kemiskinan di daerahnya terletak pada kualitas SDM.
“Kenapa kita buat program sekolah gratis? Sekolah gratis ini diharapkan bisa meng-cover semua masyarakat yang ekonomi lemah. Karena SDM kita minim, kalau SDM-nya minim, memang banyak berakibat pada dampak ekonominya,” tegas Lobat usai Musrenbang RPJMD.
Ia menilai, rendahnya pendidikan membuat masyarakat sulit berinovasi dan mandiri. Kondisi ini turut memperburuk tingginya angka pengangguran di Kota Sorong yang kini mencapai 9,85 persen.
Menurut Lobat, pemerintah daerah tidak akan mampu menampung seluruh tenaga kerja. Oleh karena itu, solusi utama yang kini digenjot adalah pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang.
“Kita berharap semua bisa terjaring dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis ini. Kalau SDM mereka meningkat, berarti kan mereka bisa mandiri atau berwirausaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas SDM adalah kunci untuk menekan kemiskinan sekaligus mendorong masyarakat lebih produktif.
“Kita dorong warga sudah punya kemampuan begitu. Tapi kalau kita buat afirmasi tapi SDM mereka rendah, mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi menurut kami, satu-satunya jalan adalah menyiapkan sumber daya manusia. Itu jangka panjang,” pungkasnya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
