Aksi Protes Keras KAPP Papua Barat Daya: Tuding Kepala Kesbangpol Fasilitasi Organisasi Ilegal

SORONG, iNewssorongraya.id – Suasana memanas terjadi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, Senin (1/8/2025), ketika Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Barat Daya, Thomas Baru, bersama jajaran pengurus resmi organisasi tersebut, menggelar aksi protes keras. Mereka menuntut pertanggungjawaban Kepala Kesbangpol, Sellvyiana Sangkek, atas dugaan fasilitasi terhadap kelompok ilegal yang mengklaim sebagai bagian dari KAPP.

Aksi ini dipicu oleh kehadiran Sellvyiana dalam Konferensi Daerah (Konferda) KAPP yang diselenggarakan pada Jumat (31/7/2025) lalu di salah satu hotel di Sorong. Menurut Thomas Baru, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas hukum dan tidak tercatat secara resmi di Kesbangpol.

“Kami hadir di sini bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menuntut keadilan. Kepala Kesbangpol tahu betul mana organisasi yang sah, karena dia sendiri yang menandatangani dokumen legalitas kami,” tegas Thomas di depan awak media.

Menurut Thomas, pihaknya telah memiliki seluruh dokumen sah, mulai dari Akta Notaris, AHU Kementerian Hukum dan HAM, hingga Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, Selviana Sangkek. Ia pun menyesalkan sikap diam dan keikutsertaan pejabat negara dalam kegiatan yang menurutnya jelas-jelas ilegal.

Kondisi di kantor Kesbangpol sempat memanas ketika para pengurus KAPP meminta klarifikasi langsung. Bahkan, dua staf terlihat menjaga pintu ruang kerja Sellvyiana, yang dilaporkan sempat dikunci dari luar oleh asistennya sendiri. Pegawai lain turut berusaha meredam emosi para pengurus agar situasi tetap kondusif.

“Yang hadir dalam kegiatan itu adalah kelompok ilegal. Mereka tak punya akta notaris, tak punya AHU, bahkan tidak terdaftar di Kesbangpol. Lalu atas dasar apa ibu Kadis hadir dan memberikan legitimasi?” tandas Thomas.

Thomas menyebutkan bahwa Ketua Umum KAPP Pusat yang sah saat ini adalah Goodlief Wolter Baransano, yang terpilih melalui kongres resmi di Biak pada Agustus 2024, menggantikan Musa Haluk yang masa jabatannya berakhir tanpa menggelar kongres. “Mereka sudah tidak punya dasar hukum. Semua dokumen resmi sudah atas nama kepengurusan kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menuntut agar Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, segera mengambil tindakan. Ia meminta gubernur memanggil kedua kubu dan memverifikasi keabsahan legalitas masing-masing.

“Jika Pak Gubernur tidak turun tangan, ini bisa jadi preseden buruk. Bahkan, kami tidak segan menempuh jalur hukum jika pemerintah terus mengakomodasi kelompok ilegal,” kata Thomas.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan Kepala Kesbangpol berpotensi memicu konflik horizontal antar kelompok pengusaha asli Papua. “Ini bukan hanya soal organisasi, ini bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik daerah,” katanya.

Dalam pernyataan terpisah, Kepala Kesbangpol Sellvyiana Sangkek menngaku tidak bisa berpendapat atas hal ini, dia meminta wartawan sebaiknya mengkonfirmnasi kepada panitia konferda yang menggelar kegiata. Kehadirannya juga sebagai undangan dan bukan memberikan dukungan resmi.

“Ade silahkan tanya saja ke Panitia penyelenggara. Saya tidak bisa berpendapat. Kehadiran saya sebatas undangan dan tidak memberikan dukungan resmi. Karena saya belum fasilitasi mereka yang melakukan kegiatan tersebut, ” ujar Selviana melalui sambungan telepon.

Namun, jawaban tersebut dianggap Thomas tak cukup. Ia menegaskan akan kembali mendatangi kantor Kesbangpol dengan massa lebih besar jika klarifikasi resmi tidak segera diberikan kepada publik dan Gubernur.

“Kami minta ini diklarifikasi hari ini juga. Jika tidak, Senin depan kami akan datang dengan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor Kesbangpol. Jangan sampai konflik yang lebih besar terjadi karena keteledoran pejabat publik,” tegasnya.

Situasi ini menandai babak baru dalam dinamika organisasi pengusaha adat Papua, yang tidak hanya menyoal legalitas, namun juga menunjukkan betapa pentingnya integritas dan ketegasan pejabat publik dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial di Papua Barat Daya.

Editor : Chanry Suripatty