JAKARTA, iNewsSorongraya.id – Sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan, keputusan ini diambil setelah Kemensos, BPS, dan BPKM menemukan kesalahan data verifikasi.
"Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan," kata Gus Ipul saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (3/6/2025).
Proses verifikasi ini bertujuan memastikan bansos tepat sasaran dan akan dimutakhirkan setiap tiga bulan.
Rinciannya, dari 1,9 juta KPM yang dicoret:
616.367 KPM adalah penerima PKH.
1.286.066 KPM adalah penerima BPNT.
Penghapusan ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun. Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bansos PKH dan sembako ditengarai tidak tepat sasaran sebelumnya. Ini menjadi alasan utama Presiden memerintahkan konsolidasi data oleh BPS.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
