SORONG, iNewssorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi mengukuhkan Edy Sunardi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat Daya dalam sebuah upacara di Kantor Gubernur, Jumat (11/4/2025). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Elisa Kambu, disaksikan sejumlah pejabat tinggi dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, Pj. Sekda, para kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya, serta perwakilan mitra strategis seperti Bank Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk memperkuat sinergi dengan BPKP demi mendorong pembangunan yang tepat sasaran.
“BPKP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga pendamping strategis bagi pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting agar setiap proses pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, berjalan dengan efisien dan sesuai aturan,” ujar Elisa Kambu.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas auditor dan aparatur Inspektorat Daerah, khususnya dalam bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Menurutnya, penempatan auditor harus mempertimbangkan keahlian sektor agar rekomendasi pengawasan lebih tepat sasaran.
“Kita harus menyiapkan SDM yang profesional dan mendukung dengan anggaran yang cukup. Auditor tidak bisa sembarang ditempatkan, karena tugasnya sangat strategis,” tambahnya.
Edy Sunardi, yang baru dikukuhkan, diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara di Papua Barat Daya. Tidak hanya menyasar instansi pemerintahan daerah, BPKP juga memiliki kewenangan untuk mengaudit program kementerian dan lembaga vertikal yang berkegiatan di wilayah ini.
Deputi Kepala BPKP, Sally Salamah, dalam sambutannya menyatakan kesiapan lembaganya mendukung Papua Barat Daya sebagai provinsi baru melalui pengawasan profesional yang berbasis risiko dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
Dengan resmi berdirinya BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, diharapkan proses pendampingan terhadap seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan hingga pelaporan—dapat dilakukan secara lebih dekat dan efektif.
“Mari kita bangun Papua Barat Daya ini bersama. Kolaborasi adalah kunci. Jika SDM kita siap dan anggaran mendukung, maka tata kelola pemerintahan akan semakin baik,” pungkas Gubernur Elisa.
Pengukuhan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan kerja antara Gubernur Papua Barat Daya dan Kepala Perwakilan BPKP, sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tanah Papua.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
