SORONG, iNewsSorong.id – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, secara resmi melantik 75 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (15/11/2024). Prosesi pelantikan berlangsung di lantai 3 Gedung Pertemuan Kantor Gubernur, dengan agenda pengambilan sumpah dan janji jabatan.
Pelantikan ini mencakup 1 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), 16 pejabat administrasi (Eselon III), dan 58 pejabat pengawas (Eselon IV). Dalam sambutannya, Gubernur Musa’ad menekankan pentingnya reformasi paradigma aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Dalam sambutannya, Musa’ad menyoroti pergeseran fungsi birokrasi sejak era Orde Baru hingga kini. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu, birokrasi lebih difokuskan sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Namun, dengan perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi utama birokrasi saat ini adalah melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat.
"Kita adalah pelayan masyarakat, bukan pemimpin yang dilayani. Masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka terima," tegas Musa’ad. Ia juga menekankan bahwa ASN harus memahami kebutuhan masyarakat dan tidak boleh berperilaku seperti “bos” yang berjarak dari rakyat.
Gubernur Musa’ad menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran. Ia mengkritisi penggunaan anggaran yang lebih banyak habis untuk kepentingan aparatur dibandingkan masyarakat.
"Kalau anggaran lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, makan-minum, atau rapat, maka kita belum benar-benar melayani masyarakat. Hal ini harus diubah. Kita harus memastikan alokasi anggaran betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, misalnya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Musa’ad mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan pengabdian kepada masyarakat dan nilai spiritual. Ia menekankan bahwa setiap tindakan, baik terlihat maupun tidak, akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara publik maupun di hadapan Tuhan.
"Masyarakat harus merasa kehadiran pemerintah memberikan perubahan positif dalam hidup mereka. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah hanya menambah beban. Ini provinsi baru, kita semua sedang berjuang bersama untuk membangun pondasi yang kokoh," pesan Musa’ad.
Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di Papua Barat Daya. Musa’ad mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memegang teguh komitmen pengabdian dan menjadikan jabatan sebagai peluang untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Ini bukan sekadar tugas administratif, tetapi amanah untuk membuat masyarakat bangga dengan keberadaan pemerintah. Meski sulit, perjuangan ini bernilai ibadah di mata Tuhan,” pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya dapat semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan publik.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
