SORONG, iNewsSorong.id - Tiga isu penting diangkat dalam forum focus group discussion yang diselenggarakan dinas lingkungan hidup kehutanan dan pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dengan sejumlah stakeholder terkait pengelolaan perhutanan sosial.
Kegiatan yang digelar pada Selasa (13/8/2024) ini membahas tentang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan Kementerian KLH dan Bangda Kemendagri.
Kegiatan yang digelar dalam rangka mendukung program Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan, Julian Kelly Kambu yang saat ini tengah mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat I lembaga administrasi negara (LAN) angkatan IX.
Kegiatan tersebut juga sebagai acuan dalam melaksanakan proyek perubahan dengan tema pengelolaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai inovasi kebijakan daerah.
Kepala Dinas LHKP-PBD, Julian Kelly Kambu, mengatakan FGD tersebut guna menyamakan presepsi untuk kesejahteraan masyarakat dilingkungan sekitar hutan sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan, dengan menghadirkan tiga narasumber yakni Bapenas, Kementrian KLH dan Bangda Kemendagri, melalui via zoom.
Menurut Kelly, satu sisi hutan Papua menyimpan potensi yang sangat luar biasa akan tetapi masyarakat tidak berdaya, hal ini menjadi perlu dibahas dalam FGD untuk bersama cari solusi.
“Kami menyamakan persepsi agar bagaimana masyarakat sejahtera tanpa merusak kelestarian hutan, kemudian dari sisi kebijakan otsus kami tidak diberikan ruang untuk mendapat dana supaya bisa membiayai masyarakat pemilik hak ulayat,” ucap Julian Kelly Kambu.
Lebih lanjut Kelly mengatakan, pihaknya saat ini sedang memperjuangkan dana Otsus disertai dengan dana cakupan kawasan hutan, agar dapat mereboisasi kerusakan hutan seperti yang dialami daerah lain salah satunya Kalimantan.
“Kalau hutan rusak didaerah luar bisa dikasih reward untuk memperbaiki masa kami di Papua yang hutannya masih utuh, inikan seharusnya dikasih reward sebab hutan masih terjaga dengan sangat baik,” ungkapnya.
Sehingga sambungnya, kedepan diharapkan pemerintah dapat memberikan reward kepada daerah-daerah yang cukupan hutannya masih baik, melalui mekanisme hitungan variabel tutupan hutan sebagai indikator dalam pemberian DAU provinsi.
Lanjutnya, ada pula dana iklim yang masuk melalui Badan Pengelola Lingkuan Hidup, dana tersebut harus masuk ke provinsi agar bisa mendesain program-program yang terintegrasi.
“Kami akan menggerakkan semua stekholder untuk dilakukan kolaborasi pentahelix paparnya, perlu diketahui bersama perhutanan sosial memiliki 5 skema yaitu hutan desa/kampung, tanaman industri, tanaman rakyat, pola kemitraan dan hutan adat,” bebernya.
Oleh sebabnya, Kelly menegaskan bahwa Provinsi Papua Barat Daya sedang mengusulkan dan memperjuangkan hutan adat dan hutan kampung, agar memiliki legalitas hukum yang kuat supaya dapat diakui oleh negara.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
