Didemo P3K Paruh Waktu, BKPSDM Sorong Bungkam Soal Dugaan Honorer “Siluman” Jadi PNS

SORONG, iNewssorongraya.id – Dugaan praktik honorer “siluman” yang disebut-sebut lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong kembali mencuat ke ruang publik. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, Roberth Asmuruf, memilih tidak memberikan komentar saat isu tersebut dipertanyakan langsung oleh para pendemo, Selasa (27/1/2026). 

Pernyataan singkat itu disampaikan Roberth Asmuruf ketika menghadapi aksi protes sejumlah tenaga P3K Paruh Waktu yang mempertanyakan kejelasan nasib dan status kepegawaian mereka. Saat wartawan meminta tanggapan terkait isu honorer titipan yang diduga diangkat menjadi PNS, ia hanya menjawab singkat.
“Saya tidak komentar itu,” ujar Roberth Asmuruf sambil meninggalkan lokasi aksi. 

Aksi protes tersebut dipicu kegelisahan para P3K Paruh Waktu yang kontraknya terancam berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Mereka mengaku telah lama mengabdi sebagai honorer di Pemerintah Kota Sorong, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status. 

Salah satu perwakilan massa, Robi Jitmau, secara terbuka mempertanyakan masa depan mereka di hadapan Kepala BKPSDM.
“Kami yang P3K Paruh Waktu ini bertahan sampai kapan,” tutur Robi Jitmau dengan nada kecewa. 

Kekecewaan serupa disampaikan rekan Robi yang menyoroti perbedaan perlakuan antara honorer lama dan CPNS baru. Ia mengungkapkan, para P3K Paruh Waktu hanya menerima Surat Keputusan (SK) berdurasi sekitar delapan bulan, sementara CPNS yang sebelumnya tidak pernah berstatus honorer justru memperoleh SK dalam waktu singkat.
“Kami terima SK delapan bulan, mereka yang ada ini baru Desember muda sudah terima SK. Ada apa di balik itu? Dong tau kerja sendiri ka?” ujarnya lantang di hadapan massa. 

Menanggapi desakan tersebut, Roberth Asmuruf akhirnya menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Septinus Lobat serta Kementerian PAN-RB untuk memperjuangkan perubahan status P3K Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
“Kami sudah bicara dengan MenPAN, nanti kami akan perjuangkan itu. Kami sudah bicara dengan Pak Wali Kota dan beliau sangat setuju. Kami berjanji dan komitmen tetap berjuang, bulan Juni paruh waktu ke penuh waktu,” kata Roberth. 

Sementara itu, isu honorer “siluman” disebut telah lama beredar di kalangan aparatur sipil negara dan menjadi perbincangan serius di sejumlah lingkaran birokrasi. Bahkan, beredar informasi adanya CPNS yang tidak tercatat sebagai honorer, namun tetap menerima SK CPNS yang ditandatangani oleh kepala daerah. 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Sorong terkait mekanisme pengangkatan CPNS yang dipersoalkan para pendemo. Desakan transparansi dan audit menyeluruh terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara pun terus menguat dari berbagai pihak.

Editor : Hanny Wijaya