Aktivis Apresiasi Genderang Perang Terhadap Korupsi yang Ditabuh Polda Papua Barat Daya

Terkait potensi kerugian keuangan daerah, Polda Papua Barat Daya memilih bersikap hati-hati. Nilai kerugian negara, kata Iwan, baru akan disampaikan ke publik setelah didukung hasil audit dan alat bukti yang memadai.

“Soal itu jangan dulu diungkap ke publik, karena masih dalam proses,” pungkasnya.

Langkah penegakan hukum ini dinilai sebagai ujian awal komitmen pemberantasan korupsi di Papua Barat Daya. Publik kini menanti transparansi, keberanian, dan konsistensi aparat dalam mengungkap tuntas dugaan rasuah yang berpotensi merugikan keuangan negara serta masa depan daerah otonomi baru tersebut.

Baca Juga

Penyelidikan Dugaan Korupsi Rampung, Sejumlah OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota Masuk Radar Polda PBD

Editor : Hanny Wijaya