Komisi II DPRP PBD Desak Pemerintah Evaluasi 10 Tahun Sektor Pariwisata dan Perikanan Raja Ampat

SORONG, iNewssorongrays.id — Komisi II DPR Papua Barat Daya menyuarakan desakan kuat untuk mengevaluasi total kemajuan sektor pariwisata dan perikanan di Kabupaten Raja Ampat dalam 10 tahun terakhir. Evaluasi ini muncul setelah kunjungan kerja gabungan komisi DPR Papua Barat Daya ke wilayah kepulauan tersebut pada 13 hingga 17 Juni 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat Daya, Anneke L. Makatuuk, dan menghasilkan sejumlah temuan lapangan yang menunjukkan belum dirasakannya manfaat signifikan dari industri pariwisata dan perikanan oleh masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pulau-pulau terpencil.

“Kami menemukan ada ketidakpuasan masyarakat, terutama di pulau-pulau seperti Gag, Manyaifun, Kawei, dan Selpele. Warga lebih memilih menjadi pekerja tambang ketimbang mengembangkan usaha pariwisata atau perikanan,” ungkap Jamaliah Tafalas, SE, MM, Ketua Komisi II DPR Papua Barat Daya, Kamis (19/6/2025).

Temuan tersebut menurut Jamaliah menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan daerah belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat kepulauan. Padahal sejak Deklarasi Tomolol 2003 dan Waiwo 2007, masyarakat Raja Ampat telah berkomitmen melestarikan lebih dari satu juta hektar kawasan laut melalui konservasi adat.

“Kalau sekarang masyarakat pesisir masih jauh dari sejahtera dan cenderung beralih jadi pekerja tambang, tentu ada yang tidak ideal di sini. Ini yang perlu kita evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Komisi II pun berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Raja Ampat dan instansi teknis terkait, termasuk Balai Konservasi, Loka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau, Karantina Ikan, Bea Cukai hingga BMKG.

"Kenapa BMKG? Karena krisis iklim dan cuaca ekstrem sangat berdampak pada masyarakat pulau. Saya orang pulau, tentu lebih dulu merasakannya ketimbang yang tinggal di daratan," tambah Jamaliah.

Ia menekankan paradigma pembangunan di Raja Ampat perlu diubah secara fundamental, yakni dari pulau ke pesisir lalu ke darat dan kota, bukan sebaliknya.

“Masyarakat pulau sejahtera, maka kabupaten makmur, dan Provinsi Papua Barat Daya bisa jadi provinsi terdepan di Tanah Papua,” tandasnya.

Lebih jauh, DPR Papua Barat Daya tengah mendorong pembentukan Raperdasus Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi agar pengembangan wisata tidak hanya fokus di Raja Ampat, tapi juga menyentuh potensi daerah lain seperti Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, hingga Kabupaten Sorong.

“Kita tahu, Tambrauw punya pantai Sausapor dengan ombak ideal untuk wisata selancar. Di Maybrat ada danau Ayamaru, dan di Sorong Selatan ada air terjun eksotis. Semua itu harus disinergikan sebagai kekuatan kolektif Papua Barat Daya,” jelas Jamaliah.

Terakhir, ia menegaskan bahwa keberhasilan industri pariwisata harus berakar pada kearifan lokal dan budaya sebagai identitas utama yang menjadi daya tarik wisatawan.

“Sudah barang tentu dukungan dari Pemprov Papua Barat Daya untuk membangun industri pariwisata berkelas internasional menjadi keharusan — tentunya dengan melibatkan budaya dan adat dalam setiap investasi,” tutupnya.

Editor : Hanny Wijaya