Belajar dari Raja Ampat: Sumatera Utara Siapkan Transformasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

WAISAI, iNewsSorong id – Dalam upaya mereplikasi kesuksesan pengelolaan kawasan konservasi perairan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan resmi ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dikenal sebagai ikon pengelolaan laut berkelanjutan. Selama lima hari, 4-9 November 2024, delegasi dari Sumatera Utara menggali pengalaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Raja Ampat dalam merancang strategi konservasi laut yang melibatkan kolaborasi multipihak.

Pemprov Sumatera Utara lakukan kunjungan ke Raja Ampat, belajar pengelolaan kawasan konservasi perairan. (FOTO: iNewsSorong.id - ASRUL)

Raja Ampat menjadi sorotan nasional dan internasional karena keberhasilannya dalam mengelola lebih dari 1,6 juta hektare kawasan konservasi yang mencakup tujuh zona utama. Prestasi ini diperkuat dengan penghargaan Blue Park Award yang diterima pada Konferensi Kelautan PBB 2022. Dalam laporan terakhir, BLUD Raja Ampat mencatatkan pendapatan Rp17,6 miliar dari retribusi wisata, sekaligus mempertahankan status “Berkelanjutan” dalam penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).

“Kami merasa terhormat dapat berbagi pengalaman ini dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap praktik terbaik yang diterapkan di Raja Ampat dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan konservasi di wilayah lain,” ungkap Kepala BLUD Raja Ampat, Syafri.

Potensi Besar Laut Sumatera Utara
Dengan luas perairan mencapai 3,8 juta hektare, Sumatera Utara memiliki potensi kelautan yang besar namun menghadapi tantangan dalam pengelolaannya. 

Saat ini, provinsi tersebut memiliki enam kawasan konservasi perairan, tetapi pengelolaannya masih dalam tahap pengembangan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Hamdan Sukri Siregar, menegaskan kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) konservasi di Sumatera Utara.

“Kami berkomitmen membentuk UPTD yang mampu mengelola kawasan konservasi secara profesional dan terintegrasi. Pengalaman Raja Ampat menjadi referensi penting untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif,” ujar Hamdan.

Meningkatkan Standar Pengelolaan Konservasi Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, pembentukan lembaga pengelola kawasan konservasi di tingkat daerah menjadi kewajiban. Penilaian EVIKA 2024 menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih berada pada status “minimum” dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) Sumatera Utara.

“Pembentukan UPTD berbasis data strategis akan memastikan pengelolaan laut berorientasi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kami mendorong percepatan langkah ini agar Sumatera Utara dapat meningkatkan status konservasinya,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Sumatera Utara, Tarsudi. 

Pemprov Sumatera Utara lakukan kunjungan ke Raja Ampat, belajar pengelolaan kawasan konservasi perairan. (FOTO: iNewsSorong.id - ASRUL)

Kolaborasi antara Pemerintah Sumatera Utara dan Konservasi Indonesia menjadi bagian dari upaya mewujudkan target nasional 30x45, yakni melindungi 30 persen wilayah perairan Indonesia pada 2045.  

Sundaland Landscape Manager Konservasi Indonesia, Wira Ary Ardana menyebut bahwa keberhasilan Sumatera Utara dalam membentuk UPTD akan berdampak signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

“Penguatan kelembagaan seperti yang dilakukan di Raja Ampat adalah langkah penting. Kami optimistis Sumatera Utara dapat berkontribusi besar terhadap target konservasi nasional,” ujar Wira.

Kunjungan ini bukan hanya tentang belajar, tetapi juga membuka jalan bagi Sumatera Utara untuk menjadi salah satu pelopor konservasi laut di Sumatera. Dengan visi keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor, harapannya, kekayaan laut Sumatera Utara dapat dikelola secara optimal untuk generasi mendatang.

Editor : Chanry Suripatty