WAISAI, iNewssorongraya.id – Bayang-bayang kelam ketimpangan harga dan dominasi tengkulak di pesisir Raja Ampat segera berakhir. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pemerintah daerah resmi menggelar Sosialisasi Sistem Informasi Kapal Tol Laut Barang guna mempersiapkan peluncuran trayek baru Tanjung Perak–Waisai pada 2027 mendatang.
Langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan transparansi distribusi logistik nasional yang berkeadilan. Selama bertahun-tahun, masyarakat kepulauan terluar tercekik disparitas. Harga semen di Waisai menembus Rp95.000 per sak dibanding Surabaya yang hanya Rp60.000, sementara beras menyentuh Rp22.000 per kilogram. Melalui digitalisasi sistem informasi ini, biaya kebutuhan pokok diproyeksikan anjlok hingga 40 persen.
Membedah kelemahan klasik armada perintis yang kerap kembali kosong dari wilayah timur, pemerintah daerah kini mengambil sikap tegas. Ekosistem logistik balik disiapkan secara matang melalui integrasi Program Nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 117 kampung akan bertindak sebagai pemasok utama hasil alam unggulan, mulai dari ikan beku, rumput laut, kopra, hingga pala.
Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub merespons agresif kesiapan daerah tersebut. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala), Riyandi Hasan Basri S.S.T.Pel., beserta Tim Teknis Sitolaut, Ari Zainal Fauziah, A.Md.Kom., memastikan digitalisasi aplikasi Sitolaut akan menutup celah calo kargo. Kemenhub juga telah mengalokasikan kapal berkapasitas 105 TEUs untuk melayani rute ini.
Sinergi lintas instansi tersebut merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pilar swasembada pangan, ekonomi biru, dan pembangunan dari desa. Payung hukum operasionalnya bersandar teguh pada UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).
Masyarakat menyambut antusias gebrakan transparansi ruang muat dan pembukaan rute baru itu. Mereka berharap hasil panen tidak lagi membusuk akibat ketiadaan akses transportasi angkut yang terjangkau.
"Kami tidak mau lagi jadi penonton di tanah kaya. Kalau Tol Laut Barang jadi, anak-anak kami bisa jual ikan langsung ke Surabaya dengan kontainer berpendingin, harga pasti, tidak dipermainkan tengkulak. Ini keadilan yang kami tunggu," tegas perwakilan nelayan Kofiau di sela-sela kegiatan.
Penandatanganan komitmen bersama antara Kemenhub, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemkab Raja Ampat menjadi penutup rangkaian agenda. Kesepakatan krusial tersebut mengunci jaminan ketersediaan infrastruktur gudang pendingin dan muatan balik minimal 60 persen sebelum kapal barang resmi membelah lautan menuju Waisai awal 2027 nanti.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
