SORONG KOTA, iNewssorongraya.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Papua Barat Daya, Andrew Warmasen, memberikan apresiasi kepada penyidik Polresta Sorong Kota dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Provinsi Papua Barat Daya atas respons cepat mereka dalam menindaklanjuti laporan informasi yang diajukan DPD LIN.
Langkah tersebut dinilai mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan nilai-nilai demokrasi.
“Kami sudah melakukan cross check ke dinas terkait, dan ternyata dana yang tidak terserap itu telah dikembalikan ke kas negara. Datanya jelas, dan ini langkah tepat untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Andrew Warmasen di Sekretariat DPD LIN Papua Barat Daya.
Andrew menjelaskan, hasil temuan DPD LIN menunjukkan bahwa anggaran investasi peternakan ayam petelur tahun 2023 senilai Rp1,2 miliar yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) tidak terserap sebagaimana mestinya. Padahal, dana tersebut sebelumnya telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui usaha peternakan ayam petelur.
“Hingga hampir penghujung tahun 2025, realisasi kegiatan peternakan ayam petelur itu tak kunjung ada,” ujar Andrew. Ia menilai langkah pengembalian dana ke kas negara adalah bentuk tanggung jawab fiskal yang patut dicontoh.
DPD LIN, lanjutnya, mendorong agar seluruh instansi pemerintah di Papua Barat Daya menjadikan langkah DP2KP sebagai contoh praktik tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solossa, turut menyampaikan apresiasi kepada DPD LIN atas peran aktifnya dalam menjalankan fungsi kontrol publik terhadap pemerintah. Menurut Absalom, sinergi antara lembaga pengawas dan pemerintah menjadi modal penting membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di provinsi muda itu.
“Ini momentum bagi kami untuk terus bekerja maksimal. Kolaborasi seperti ini penting agar Papua Barat Daya yang baru berusia empat tahun dapat kita bangun bersama-sama, mendayung perahu menuju pelabuhan yang sama,” ujar Absalom.
Ia menegaskan, pihaknya memandang pengawasan publik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, Absalom juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang secara konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat.
“Tanpa rekan-rekan pers yang profesional, masyarakat tidak akan mengetahui langkah-langkah strategis yang telah kami lakukan di dinas,” ujarnya menegaskan.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan media dapat terus diperkuat sebagai bagian dari semangat transparansi dan tanggung jawab publik.
Kasus tidak terserapnya dana Rp1,2 miliar untuk program peternakan ayam petelur menjadi pelajaran penting tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran di Papua Barat Daya. Langkah pengembalian dana ke kas negara menunjukkan adanya kesadaran baru dalam mengelola keuangan publik secara jujur dan bertanggung jawab, di tengah semangat membangun provinsi yang baru berdiri.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
