SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Suasana politik di Papua Barat Daya kian panas setelah Gubernur Elisa Kambu memimpin rapat tertutup Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Selasa (26/8/2025). Pertemuan itu diduga kuat membahas rencana pemindahan empat tahanan politik (Tapol) Papua ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Pantauan iNewssorongraya.id mencatat, rapat dimulai pukul 09.06 WIT dan berakhir sekitar pukul 10.04 WIT. Para pejabat yang awalnya berkumpul di lantai III kemudian bergeser ke ruang rapat lantai II. Sepanjang jalannya rapat, ajudan maupun staf dilarang masuk guna menjaga kerahasiaan agenda.
Sejumlah tokoh penting hadir, di antaranya Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Kapolda PBD Brigjen Pol Gatot Haribowo, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, Kabinda Brigjen TNI I Ketut Arthajaya, Kajari Sorong Makrun, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Rapat tersebut disebut-sebut membahas koordinasi strategis mengenai pemindahan tahanan politik anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang direncanakan menjalani sidang di Makassar. Namun, Gubernur Elisa Kambu memilih bungkam saat ditanya soal detail pembahasan.
“Koordinasi biasa saja dengan teman-teman Forkopimda,” ujarnya singkat.
Ketika awak media mendesak penjelasan lebih lanjut, Elisa hanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut membicarakan hal-hal internal.
“Ya kita diskusi saja, kebetulan saya baru datang. Kita bicara hal-hal yang menyangkut kita punya tugas saja,” jelasnya.
Bahkan, saat disinggung soal kabar salah satu Tapol mengalami sakit, ia menampik dengan jawaban singkat.
“Kalau itu saya belum tau,” tegasnya.
Gelombang Aksi Protes Rakyat Papua
Rencana pemindahan empat Tapol—Abraham G. Gamam, Nikson Mai, Maksi Sangkek, dan Piter Robaha—telah memicu gelombang aksi demonstrasi di Sorong. Sehari sebelum rapat Forkopimda, Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Sorong, Senin (25/8/2025). Massa mendesak agar persidangan tetap digelar di Sorong.
Sebelumnya, pada Rabu (20/8/2025), demonstrasi juga berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menolak pemindahan tahanan dengan alasan tidak adil dan berpotensi memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Front Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raya (SRPPDSR) terus melancarkan aksi di berbagai titik, termasuk Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Kantor Gubernur, hingga Pengadilan Negeri Sorong.
Kontroversi Alasan Pemindahan
Aksi demo Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi.
Kejaksaan Negeri Sorong, pada 11 Agustus 2025, menyatakan pemindahan keempat Tapol dilakukan berdasarkan rekomendasi Forkopimda Papua Barat Daya yang mengacu pada fatwa Mahkamah Agung RI.
Alasan resmi yang dikemukakan adalah kondisi Kota Sorong terdampak bencana alam dan gangguan keamanan. Namun, klaim tersebut dibantah para demonstran. Mereka menilai tidak ada bencana besar maupun operasi militer yang mengganggu keamanan kota.
Para pendemo menyebut alasan tersebut hanyalah dalih untuk mengkriminalisasi pejuang hak asasi manusia Papua.
Ketertutupan Pemerintah Memperbesar Polemik
Aksi demo Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi.
Sikap bungkam Gubernur Elisa Kambu usai rapat Forkopimda justru memperkuat kecurigaan publik. Ketertutupan pemerintah dinilai dapat memicu spekulasi baru di tengah masyarakat yang tengah gelisah dengan rencana pemindahan Tapol.
Gelombang protes rakyat Papua diperkirakan masih akan berlanjut, seiring dengan belum adanya kejelasan terkait keputusan final pemerintah daerah maupun pusat.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
