SORONG, iNewsSorongRaya.id – Dalam upaya memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPR Papua Barat Daya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (P2KP), Selasa (22/7/2025) di ruang rapat DPR Papua Barat Daya.
Ketua Komisi II DPR Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas, menegaskan bahwa sinergi antar-OPD sangat penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. RDP ini difokuskan untuk mengevaluasi kinerja dan menggali potensi pajak serta retribusi dari sektor pariwisata dan perikanan yang dinilai belum tergarap maksimal.
“Kami mengundang Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan karena dua OPD ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pajak dan retribusi daerah,” ujar Jamaliah membuka rapat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Papua Barat Daya, Anneke Lieke Makatuuk, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendongkrak PAD, bukan sekadar mencari kesalahan.
“Kita bukan saling mencari salah, tetapi berdiskusi bersama untuk mencari solusi guna kemajuan Provinsi Papua Barat Daya,” tegas Anneke.
Sektor Unggulan Disorot untuk Tingkatkan PAD
RDP berlangsung dinamis selama hampir tiga jam, membahas berbagai tantangan dan peluang dalam sektor pariwisata dan perikanan. Kedua sektor ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap PAD jika dikelola secara terpadu.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Yusdi Lamatenggo, bersama jajaran bidang dan seksi. Dari sektor perikanan, hadir pula Kepala Dinas P2KP, Absalom Salossa, serta Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat, Syafri Tuharea.
Dalam forum itu, Komisi II menegaskan bahwa pengembangan industri pariwisata dan perikanan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah.
“Sinergitas antar-OPD sangat dibutuhkan agar manajemen industri pariwisata dan pengembangan industri perikanan dapat berjalan optimal,” tutur Jamaliah Tafalas.
Menurutnya, jika kedua sektor unggulan ini dikembangkan serius dan terintegrasi, dampaknya akan signifikan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Dukungan Komprehensif dan Pengawasan Ketat
RDP ini juga menjadi momentum awal pengawasan komprehensif terhadap OPD-OPD penghasil PAD di Papua Barat Daya. Komisi II menyatakan akan terus mendorong perbaikan sistem retribusi, penguatan regulasi, hingga efektivitas pemungutan pajak daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut, jajaran anggota Komisi II DPR Papua Barat Daya yakni Sekretaris Komisi II Denny Mamusuung, Wakil Ketua Komisi II Syahrullah Salaten, serta anggota Iim Abdul Hosim dan Marthinus Abraham Nasarany.
Dengan pelibatan langsung OPD teknis, RDP ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan konkrit dalam waktu dekat untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
