MERAUKE, iNewssorongraya.id – Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPM2AP) mendesak Gubernur Papua Selatan, Ir. Apollo Safanpo, ST., MT, untuk segera merealisasikan janji pembangunan pasar khusus bagi pedagang asli Papua di Merauke. Desakan ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar pada Kamis (10/4), sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen yang diucapkan Apollo dalam dialog bersama para pedagang pada 14 Mei 2024 lalu.
Dalam konferensi pers tersebut, Ketua IPM2AP, Frederika Debat Ndiken, mengingatkan bahwa janji pembangunan pasar khusus disampaikan langsung oleh Apollo Safanpo saat dirinya masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan. Dialog itu berlangsung di Taman Rika Mandiri, Pasar Baru Mopah Lama, Merauke, dan dihadiri oleh sejumlah mama-mama pedagang asli Papua.
“Gubernur Apollo saat itu menyampaikan bahwa sudah ada diskusi bersama Pansus MRP mengenai pembangunan pasar khusus bagi mama-mama asli Papua. Namun sampai hari ini, belum ada kejelasan anggaran maupun lokasi yang disiapkan,” tegas Frederika.
Aspirasi akan pasar yang layak dan strategis ini, menurut IPM2AP, merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya dalam aspek pemenuhan hak-hak ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP). Sayangnya, aspirasi tersebut dinilai belum direspons serius oleh pemerintah, bahkan telah lama diabaikan.
Sejak 2023, mama-mama Papua di Merauke mulai mengorganisir diri secara formal dengan dukungan dari LBH Papua Pos Merauke. Mereka membentuk wadah IPM2AP dan secara aktif menyuarakan tuntutan melalui siaran pers, konferensi pers, hingga aksi demonstrasi yang diarahkan ke Majelis Rakyat Papua Selatan.
Salah satu kegagalan yang disebutkan dalam konferensi pers adalah pembangunan Pasar Blorep oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada 2023. Pasar tersebut mendapat penolakan dari mama-mama Papua karena dinilai dibangun secara sepihak tanpa mempertimbangkan faktor strategis lokasi maupun keamanan dan kenyamanan pedagang.
Dalam pernyataan resminya, IPM2AP menyampaikan empat poin tuntutan utama:
- Gubernur Papua Selatan bersama DPR Provinsi Papua Selatan wajib dan segera memastikan anggaran pembangunan pasar khusus mama-mama asli Papua.
- Pembangunan pasar harus dilakukan di lokasi strategis sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh IPM2AP.
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke harus berkoordinasi secara intensif untuk menghindari dualisme kebijakan terkait lokasi dan penganggaran.
- Jika Gubernur dan DPR Papua Selatan gagal memastikan anggaran, maka mereka dinilai tidak mampu mengimplementasikan amanat UU Otsus dalam memenuhi hak-hak ekonomi Orang Asli Papua.
“Kami tidak ingin janji ini hanya menjadi retorika. Kami minta Gubernur menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin OAP,” tutup Frederika.
IPM2AP berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga segera bertindak konkret demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi mama-mama Papua yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Merauke.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
