SORONG , iNewssorongraya.id – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan sebagai prioritas utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Musrenbang Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Ryilich Panorama Hotel, Kampung Baru, Selasa (11/3/2025). Rakor tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa mulai Mei 2025, tidak boleh ada pungutan biaya sekolah bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. “Bulan Mei nanti masuk sekolah tidak boleh ada bayar sekolah. Dan berlaku untuk semua, tidak boleh ada diskriminatif,” ujar Elisa Kambu. Ia juga meminta agar anggaran pendidikan lebih difokuskan pada kelanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah dibandingkan alokasi dana untuk pendidikan pejabat atau ASN.
Di sektor kesehatan, Gubernur meminta setiap kepala daerah untuk membangun rumah sakit dengan minimal empat dokter spesialis, yakni spesialis kandungan, anak, penyakit dalam, dan paru. Ia juga mendorong pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka, sesuai dengan kebijakan nasional.
Selain itu, Elisa Kambu meminta dukungan penuh dari para kepala daerah untuk menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Rakor ini juga menjadi ajang bagi kepala daerah untuk menyampaikan permasalahan dan harapan terkait pembangunan di daerahnya. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyoroti masalah banjir yang kerap melanda Kota Sorong serta minimnya fasilitas kesehatan. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan gratis, yang selaras dengan program yang ia usung saat Pilkada Kota Sorong. Tahun ini, sebanyak 72 sekolah negeri di kota tersebut telah dibebaskan dari biaya pendidikan, sementara afirmasi untuk anak asli Papua diterapkan di sekolah swasta dengan jumlah penerima manfaat sekitar 4.500 siswa.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyoroti dampak kebijakan desentralisasi yang mengurangi kewenangan daerahnya. Ia meminta agar kewenangan pengelolaan laut yang sempat dialihkan ke provinsi dan pusat dapat dikembalikan ke Kabupaten Raja Ampat guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah tersebut.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam saat menyampaikan masukan dalam Pra Musrembang Tingkat Provinsi Papua Barat Daya dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selain Wali Kota Sorong dan Bupati Raja Ampat, Rakor Pra Musrenbang juga dihadiri oleh Bupati Maybrat Karel Murafer, Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath, Wakil Bupati Sorong Setejo, dan Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori. Rapat yang dipandu oleh Pj Sekda Papua Barat Daya, Johni Way, ini menjadi forum strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Papua Barat Daya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
