Maybrat, iNewsSorong.id – Calon Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang maju bersama pasangannya Ahmad Nausrau sebagai pasangan calon nomor urut 3, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan aparat kampung jika terpilih sebagai pemimpin provinsi tersebut. Kambu berjanji akan memberikan jaminan pembayaran gaji aparat kampung setiap bulan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Cagub Elisa Kambu saat menyampaikan sambutan dalam acara kampanye dialogis dan peresmian enam posko induk pemenangan di beberapa distrik di Kabupaten Maybrat. (FOTO: iNewsSorong.id)
Pernyataan ini disampaikan Elisa Kambu dalam acara kampanye dialogis dan peresmian enam posko induk pemenangan di beberapa distrik seperti Ayamaru Kota, Ayamaru Utara, Ayamaru Jaya, Susumuk, Aitinyo Utara, dan Ayamaru Timur pada Sabtu (2/11/2024).
"Saya datang bukan untuk mengejar harta atau kekuasaan, tetapi untuk mengabdikan hidup saya demi kemajuan Papua Barat Daya," ungkap Kambu. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak aparat kampung yang selama ini masih terkendala dalam hal pembayaran gaji.
Dalam kesempatan tersebut, Kambu berinteraksi langsung dengan sejumlah aparat kampung yang mengeluhkan keterlambatan gaji, yang sering kali baru diterima setiap tiga hingga enam bulan sekali. Menanggapi kondisi ini, Kambu menyatakan bahwa gaji yang terlambat bukanlah hal yang layak untuk tenaga yang telah mengabdi demi masyarakat di kampung-kampung.
"Saya berbicara atas dasar kemanusiaan. Bagaimana bisa aparat kampung bekerja berbulan-bulan tanpa kepastian kapan menerima gaji? Mereka juga punya keluarga yang membutuhkan biaya hidup," kata Kambu. Ia menegaskan, jika dirinya terpilih, gaji aparat kampung akan diterima tiap bulan seperti layaknya ASN.
Kambu menjelaskan, pengalamannya sebagai Bupati Asmat selama dua periode memberikan gambaran yang jelas akan pentingnya kesejahteraan aparat kampung. Di Asmat, para aparat kampung sudah menerima gaji bulanan sebesar Rp3 juta, dengan gaji untuk sekretaris kampung non-ASN sebesar Rp2,5 juta, Baperkam Rp1,75 juta, dan hansip Rp700 ribu.
Lebih lanjut, Elisa Kambu menekankan, "Ketika ASN menerima gaji bulanan, aparat kampung pun seharusnya diperlakukan sama karena peran mereka tidak kalah penting. Tidak adil jika mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk hak mereka."
Komitmen ini disambut positif oleh masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut. Dengan janji kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan aparat kampung, Elisa Kambu berharap bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
