PD AMAN Sorong Raya dan PD AMAN Malamoi Dibekali Pelatihan Tata Kelola Manajemen

SORONG, iNewsSorong.id - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar pelatihan tata kelola manajemen yang digelar di hotel Kryad, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 

Kegiatan pelatihan yang berlangsung sejak 22 - 23 Mei 2024 tersebut diikuti pengurus daerah AMAN Sorong Raya dan AMAN Malamoi. Dimana dalam kegiatan tersebut membahas tentang langkah-langkah tata kelola manajemen terkait membangun sistem manajemen organisasi dan pengendalian internal dengan standar operasional prosedur (SOP). 

Direktur Operasional dan Manajemen DPP AMAN, Rainny Situmorang selaku pemateri dalam kegiatan tersebut berharap pelatihan yang digelar kali ini, dapat lebih meningkatkan kwalitas dan kapabilitas jajaran Pengurus Daerah (PD) Daerah AMAN Sorong dalam mengelola manajemen agar menjadi organisasi yang akuntabel dan dapat bertanggung jawab. 

" Materi pelatihan yang telah diberikan tersebut dapat membantu memberikan informasi mengenai membangun sistem manajemen organisasi dan pengendalian internal dengan SOP kepada para pengurus  AMAN Sorong raya dan AMA  Malamoi. Agar kedepannya akan menjadi organisasi yang akuntabel dapat bertanggung jawab," ungkapnya. 

Selain itu pengurus juga sambung Rainny dapat bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang dikerjakan dan akan menjadi organisasi terpimpin serta organisasi yang bisa bekerja secara efisien dan efektif. 

" Jadi organisasinya bisa menjadi lebih besar mampu melayani organisasi. Pengurus Daerah kan cukup besar kalau di Papua. Nah jadi harapannya kedua PD ini memang sistem manajemennya  dapat dikelola dengan baik. Yaitu pengelolaan dana dengan baik dan akuntabel. Ketika mereka sudah melakukan ini harapan saya sudah pasti mereka akan menjadi lebih baik kedepannya,"harapnya.   

Selain itu menurut Rainny dalam pelatihan tersebut AMAN juga memastikan bahwa dalam setiap program-program kerja dan pengeloaan dana organisasi dikelola secara jujur dan transparan. Sehingga setiap organisasi di tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah memiliki dan mampu mengelola organisasi dan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. 

" Maka Standar Operasional dan Prosedur organisasi menjadi salah satu prasyarat dan rambu-rambu bekerja bagi para pelaksana organisasi. SOP ini disiapkan sebagai aturan main pelaksanaan organisasi dan memandu para personil organisasi dalam menjalankan berbagai aktifitas organisasi," tegasnya. 

" Dengan dapat mengelola dana dengan baik tentunya dapat mengerjakan dengan baik dan dapat bertanggung jawab serta akuntabel. Jadi rekan-rekan bisa melakukan pekerjaan itu dan kamu dengan Pekerjaannya  jadi pekerjaannya itu transparan,"ujarnya. 

Selain itu perlu diketahui bahwa dengan pengelolaan manajemen yang baik dalam mengerjakan pekerjaan yang besar seperti ini peserta telah membangun sistem kerja yang baik dan akuntabel. 

" Mereka ini sekarang ini sudah membangun sistemnya, sistem manajemen mengelola anggaran yang baik.  Jadi ke depan semakin baik semakin akuntabel. Dimana hari ini materinya  itu bicara soal pengelolaa organisasi yang baik,  yang kedua bagaimana membangun organisasinya di masing masing PD yakni AMAN Sorong Raya dan PD AMAN Malamoi,"tandasnya. 

Sementara itu Ketua PD AMAN  Malamoi, Tory Kalami menyampaikan apresiasinya atas pelatihan yang digelar bagi pengurus aman di daerah khusunya PD AMAN Sorong Raya dan PD AMAN Malamoi. Dan tentunya Tory berharap dari pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi para pengurus dalam membesarkan AMAN di daerah. 

" Hari ini kita mulai dengan pelatihan membangun sistem manajemen organisasi dan pengendalian internal, dengan standar operasional prosedur. Hal ini dapat menjadi bekal bagi kami dari kedua pengurus daerah di Sorong raya ini lebih khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,"ungkapnya. 

"Kegiatan ini sangat penting untuk mengarahkan kita dalam bekerja bahkan memutuskan apa-apa namanya hal-hal yang berguna bagi kader kader terbaik pada dua PD yakni PD AMAN Malamoi dan PD AMAN Sorong Raya,"tambahnya. 

Tory mengapresiasi dan rasa bangga bisa mengikuti kegiatan ini. Dimana dengan materi yang diberikan dapat menjadi acuan bagi pihaknya dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing. 

" Dengan pelatihan ini, kita mengetahui apa namanya tugas kita dan menjadi kontrol terhadap kebijakan betul terhadap kita dalam pekerjaan dari materi yang disampaikan oleh pemateri bagi semua pengurus di dua  PD ini," ungkapnya . 

Kegiatan ini dihadiri Pengurus DPP AMAN Nasional sebagai fasilitator kegiatan, Direktur Operasional dan Manajemen  Rainny Situmorang sebagian pemateri dan Eustobio Rero Renggi, Deputi 1 Sekjen AMAN. 

Sejarah Berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Untuk diketahui bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk Aliansi yang anggotanya merupakan Persekutuan dari Komunitas Masyarakat Adat.  

Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sendiri didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.  Pengurus Besar AMAN berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara, atau disingkat KMAN.

AMAN bersifat independen dan nir-laba, berfungsi: Sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat yang merasa senasib dan sepenanggungan sebagai korban penindasan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak adatnya dan yang memiliki kehendak untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.  

AMAN memiliki struktur organisasi berjenjang dimana ditingkat Nasional di sebut Pengurus Besar yang terdiri dari Dewan AMAN Nasional dan Sekretaris Jendral, di tingkat wilayah di sebut Pengurus Wilayah yang terdiri dari Dewan AMAN Wilayah dan Ketua Pelaksana Harian Wilayah, dan di tingkat daerah disebut sebagai Pengurus Daerah yang terdiri dari Dewan AMAN Daerah dan Ketua Pelaksana Harian Daerah. Dan organisasi memastikan setiap Pengurus untuk Aktif melindungi, Tanggap Membela dan Cepat melayani hak-hak Masyarakat Adat.

Editor : Chanry Suripatty