Polda Papua Barat Daya Selidiki Dugaan Penggelapan Jabatan di RSUD Sorong

KOTA SORONG, iNewsSorongraya.id — Dugaan penggelapan dalam jabatan terkait polemik ijazah tenaga kesehatan RSUD Dr John Piet Wanane Kabupaten Sorong kini bergulir di Polda Papua Barat Daya. Kasus tersebut dilaporkan Sherly Tupamahu sejak Mei 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh, perkara itu ditangani Penyidik Subdit 2 Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.lidik/01.aVII/RES.1.24./2025/Ditreskrimum tertanggal 4 Juli 2025.

Baca Juga

Wakapolda dan Tiga PJU Polda PBD Resmi Berganti

Sherly mengatakan, ia menempuh jalur hukum setelah upaya penyelesaian internal melalui Inspektorat tidak menghasilkan penyelesaian. Ia juga menyebut mediasi yang difasilitasi Polda Papua Barat Daya pada 30 April 2026 belum ditindaklanjuti pihak rumah sakit.

“Tentang penipuan dan penggelapan dokumen yang milik saya digunakan oleh RSUD Kabupaten Sorong dan kami sudah menempuh jalur hukum di tahun lalu, kemudian sudah melakukan mediasi melalui Polda Papua Barat Daya 30 April 2026,”ungkap Sherly.

Menurut Sherly, hasil mediasi meminta Direktur dan mantan Direktur RSUD Dr John Piet Wanane menghubungi kuasa hukumnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, ia mengaku belum ada komunikasi hingga kini.

Baca Juga

Brigjen Audie Latuheru Siap Lanjutkan Fondasi Polda Papua Barat Daya

“Hasilnya Direktur dan mantan Direktur harus menghubungi kuasa hukum saya, namun sampai saat ini tidak ada tidak menghubungi sama sekali,”ujarnya.

Sherly menilai dirinya menjadi korban dugaan penipuan karena ijazah Sarjana Rekam Medis miliknya disebut digunakan untuk akreditasi rumah sakit sejak 2012, sementara honorarium yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan.

“Sangat ditipu. Bukan saya saja masih banyak di belakang saya, cuma saya yang berani menyuarakan ini,”tegasnya.

Baca Juga

Polda PBD Peringati HUT Bhayangkara ke-80 : Presiden Minta Polri Jaga Kepercayaan Publik

Dalam proses penyelidikan, penyidik disebut telah memeriksa 10 saksi. Mereka antara lain Sherlyna Anansye Tupamahu sebagai korban, bendahara BLUD RSUD Kabupaten Sorong, pejabat bagian umum dan keuangan, mantan pejabat RSUD, auditor Inspektorat Kabupaten Sorong, Direktur RSUD Dr John Piet Wanane, kepala rekam medik, serta staf casemix RSUD Kabupaten Sorong.

Sherly menyatakan akan membawa persoalan ini ke Bupati Sorong John Kamuru. Kuasa hukumnya juga disebut bersiap melanjutkan pengaduan ke Komisi III DPR RI apabila penyelesaian tidak segera dilakukan.

“Kami akan melaporkan masalah ini ke Bupati Sorong, Pak John Kamuru, kemudian kuasa hukum saya akan melanjutkan masalah ini sampai ke Komisi 3 DPR,”tegasnya.

Baca Juga

Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polda PBD Gelar Jalan Santai Bersama

Terpisah, Direktur RSUD Dr John Piet Wanane, dr Hendrik O.T. Mansa, membantah ijazah Sherly digunakan untuk akreditasi. Ia menyebut persoalan tersebut telah masuk ke kepolisian dan akan dibuka berdasarkan data.

“Kejadian ijazah itu mulai terjadi sejak 2012, dan baru bicara tentang masalah ini di 2026 sekarang, kita sudah urus di polisi,” ucapnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi manajemen rumah sakit daerah dan penegakan hukum di Papua Barat Daya. Penyelesaian terbuka diperlukan agar hak tenaga kesehatan, reputasi institusi, dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Editor : Hanny Wijaya