Simposium Regional di Sorong Dorong Pengakuan Hukum Adat dalam Rancangan Perda

SORONG, iNewssorongraya.id – Upaya memperkuat posisi masyarakat adat dalam kebijakan hukum daerah terus mendapat perhatian. Yayasan Bentang Alam Papua, pada Selasa (18/2/2025) menggelar Simposium Regional di Hotel Rilich Panorama, Sorong, guna membahas urgensi pengakuan hukum adat dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan mengangkat tema “Eksistensi Masyarakat Adat di Pusaran Politik, Hukum Modern, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tanpa Prinsip Keberlanjutan”, simposium ini menjadi ajang diskusi strategis antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah agar hak-hak masyarakat adat lebih terjamin.

Simposium Regional yang digelar Yayasan Bentang Alam Papua. (FOTO : IST)

Pembina Yayasan Bentang Alam Papua, Syafrudin Sabonama, menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus menjadi prioritas dalam penyusunan Perda. Menurutnya, masyarakat adat selama ini kerap terpinggirkan dalam regulasi yang diterapkan, padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan memiliki hak untuk mengelola wilayahnya sesuai kearifan lokal. Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat agar mereka tidak lagi tersingkir dalam kebijakan pembangunan,” ujar Sabonama.

Simposium Regional yang digelar Yayasan Bentang Alam Papua. (FOTO : IST)

Selain membahas aspek hukum, simposium ini juga mengupas tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks politik dan eksploitasi sumber daya alam. Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah, termasuk perlunya keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses legislasi serta pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Simposium ini menjadi langkah penting dalam mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Editor : Hanny Wijaya