Pimpinan Teropong News Tetap Lanjutkan Proses Hukum Atas Tindakan Premanisme Terhadap Pers

SORONG-PBD, iNewsSorong.id - Pemimpin Umum Redaksi Media Teropong News, Imam Mucholik menyatakan kasus kekerasan terhadap wartawan selama ini belum sampai ke meja hijau. Untuk itu, ancaman yang dilakukan terhadap Jurnalis TeropongNews beberapa waktu lalu, akan menjadi contoh, bahwa penegakan hukum harus tegak lurus.

"Insiden di Teropong News ini semoga bisa sampai ada yang dipenjarakan agar bisa jadi efek jera bagi yang mau coba-coba melakukan kekerasan terhadap insan pers," kata Imam yang ditemui iNewsSorong.id di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca Juga

Buntut Aksi Barbar Sekelompok Massa di Kantor Teropong News, Polisi Periksa 3 Saksi

Atas peristiwa yang menimpa pihak redaksi Teropong News, Imam meminta semua pihak agar mengawal terus kasus ini hingga tuntas. 
"Minta tolong teman-teman bantu mengawal proses hukum kasus ini. Saya sebagai Penanggung jawab Teropong News berkomitmen untuk menolak segala bentuk kompromi dan mediasi," tuturnya.

Sebelumnya, pasca pemberitaan Media Teropong News tentang maraknya dugaan ilegal logging di Kabupaten Sorong, sekelompok massa mendatangi Kantor Redaksi Media Teropong News yang berlokasi di Jalan S. Kamundan Km.12 Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekitar pukul 13.00 WIT, Senin (13/3/2023).

Kedatangan massa yang menumpangi dua truk ini kemudian melakukan pengancaman. Mereka mengancam akan membakar kantor Teropong News dan melontarkan ancaman pembunuhan terhadap para karyawan yang saat itu berada di Kantor Redaksi Media Teropong News Sorong, apabila pemberitaan-pemberitaan terkait ilegal logging di Kabupaten Sorong tidak segera dihapus. 

Bahkan mereka juga merekam karyawan dan mengancam akan memenggal kepala karyawan yang saat itu berada di kantor apabila bertemu di jalan.

Imam Mucholik menjelaskan, yang menjadi persoalan adalah tempat penampungan kayu (TPK) yang memiliki ijin namun menyalahgunakan ijin, dimana TPK-TPK tersebut membeli kayu dari masyarakat kemudian dijual sebagai bahan baku industri, dan dikirim ke luar Papua. Karena TPK-TPK ini mencari untung besar namun secara langsung merugikan masyarakat.

Padahal, seperti diketahui bahwa TPK memiliki ijin IPHHK yang melarang keras kayu olahan masyarakat dijual ke industri. TPK sesuai ijinnya hanya dibolehkan menjual kayu untuk kebutuhan lokal, dalam hal ini untuk masyarakat di Sorong dan kepentingan pembangunan di Kabupaten Sorong dan Sorong Raya secara keseluruhan. 

"Jadi tidak benar kalau pemberitaan itu ditujukan untuk masyarakat, dan kaalupun ada pihak pihak yang keberatan dengan pemberitaan tersebut  silahkan memberikab klarifikasinya," ujar Imam.

Aksi masyarakat ini disinyalir ada yang mendalangi, karena sebelumnya ada upaya - upaya negoisasi dari sekelompok jurnalis yang meminta kepada Imam agar berita terkait ilegal loging tersebut untuk dihapus, namun tidak diindahkan oleh Teropong News hingga terjadi intimidasi tersebut. 

Langkah hukum yang telah diambil, Tim Divisi Hukum Teropong News yaitu laporan polisi (LP) di Polresta Sorong Kota, dan meminta pihak Kepolisian untuk menindak tegas pelaku pengacaman dan aktor yang menjadi provokator bagi masyarakat.

Editor : Sayied Syech Boften