SORONG, iNewsSorong.id – Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan prmasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan sedang pada pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Maybrat, diidentifikasi memiliki potensi kerawanan yang signifikan. Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar dan damai, berbagai pihak berkumpul dalam rapat koordinasi lintas sektor di Hotel Rylych Panorama, Sabtu (23/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kementerian Polhukam RI, Brigjen TNI Ade Ikhwan, bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad. Hadir pula perwakilan dari KPU, Bawaslu, Forkompinda Papua Barat Daya, serta para bupati, penjabat bupati, dan penjabat wali kota di wilayah tersebut.
Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan krusial dibahas, termasuk kendala distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau, yang memerlukan transportasi udara, serta kondisi keamanan di daerah rawan. Sekda Maybrat, Ferdinandus Taa, menyampaikan laporan tentang beberapa distrik dan kampung di Maybrat yang masuk kategori sangat rawan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, mengapresiasi kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye sejauh ini. “Kita bersyukur, berdasarkan laporan dari KPU dan Bawaslu, tahapan kampanye berjalan lancar dan kondusif. Namun, kita tetap harus waspada terhadap potensi kerawanan di beberapa wilayah,” ujarnya.
Musa’ad juga menyoroti pengumuman hasil seleksi ASN yang ditunda hingga selesai Pilkada untuk menghindari potensi gejolak baru. "Kita ingin memberikan ruang lebih luas bagi warga untuk fokus menjalankan hak pilih mereka," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI Ade Ikhwan menyampaikan pentingnya koordinasi intensif antara penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. "Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah bersama TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu. Syukur alhamdulillah, situasi saat ini aman dan terkendali. Namun, antisipasi tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan damai," katanya.
Pemetaan kerawanan dilakukan secara menyeluruh oleh Desk Pilkada, dengan fokus pada upaya mitigasi di titik-titik yang dinilai sensitif. Dukungan penuh dari unsur keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Daerah (Binda), menjadi salah satu prioritas utama.
Pilkada serentak di Papua Barat Daya bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi yang baik, kita harapkan Pilkada di Papua Barat Daya dapat berjalan aman, damai, dan demokratis," tutup Brigjen Ade Ikhwan.
Hadir dalam rapat tersebut, para pimpinan TNI-Polri, KPU, Bawaslu, dan pejabat terkait lainnya. Langkah-langkah yang dihasilkan dalam rapat ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menghadapi potensi tantangan, sehingga Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya dapat menjadi momentum demokrasi yang sukses.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
