SORONG, iNewsSorong.id – Forum Komunikasi (Forkom) Imeko Bersatu, Papua Barat Daya dengan tegas mengingatkan para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak menggunakan isu Daerah Otonomi Baru (DOB) Imekko sebagai alat kampanye politik. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan Metemani Kokoda Bersatu (FKIMB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD).Ferry Onim, menegaskan bahwa DOB Imekko bukan lagi sekadar wacana politik, tetapi sudah berada dalam tahap realisasi yang konkret.
“Kabupaten Imekko sudah pasti akan terbentuk. Tahun lalu, saya hadir langsung dalam rapat Komisi II DPR RI terkait pembentukan kabupaten ini,” ujar Ferry, Sabtu (18/11/2024).
Ferry mengecam penggunaan isu DOB Imekko oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah tersebut. Menurutnya, tindakan ini bersifat manipulatif dan tidak menghormati perjuangan masyarakat setempat. “Saya meminta masyarakat Imekko untuk tidak memilih kandidat yang terus menjadikan DOB Imekko sebagai alat kampanye. Masyarakat Imekko sudah lebih kritis, dan tidak lagi bisa dibohongi dengan janji-janji kosong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dua kandidat Wakil Gubernur dari wilayah Imekko yang dianggapnya lebih memahami tanggung jawab terhadap masyarakat setempat. “Biarkan mereka yang memiliki hubungan langsung dengan Imekko berbicara sesuai kapasitasnya. Kandidat lain, jangan jadikan DOB ini sekadar bahan retorika politik,” lanjut Ferry.
Forkom Imekko Bersatu secara tegas menolak upaya politisasi terhadap isu DOB Imekko. Ferry mengingatkan bahwa pembentukan kabupaten ini tinggal menunggu pencabutan moratorium, sehingga tidak perlu dijadikan bahan untuk memanipulasi masyarakat. “Stop politik gaya lama. Imekko tinggal selangkah lagi menjadi kabupaten, jadi jangan gunakan isu ini untuk meraih simpati,” pungkasnya.
Kepala Suku Besar Imekko: Prioritaskan Hak Masyarakat Adat
Menanggapi hal ini, Kepala Suku Besar Imekko se-Tanah Papua, Frits Bodori, juga memberikan pernyataan keras. Ia meminta para kandidat untuk lebih fokus pada permasalahan hak masyarakat adat yang terancam akibat aktivitas perusahaan besar di wilayah Imekko.
“Banyak perusahaan sawit dan sagu yang sudah masuk ke Imekko, merusak hutan sembarangan, dan membuat masyarakat adat semakin terdesak. Jika bicara soal DOB, urus dulu hak masyarakat adat yang sedang dirampas oleh oligarki,” kata Frits.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembentukan DOB dan perlindungan masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan Imekko harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat yang terdampak kerusakan lingkungan. “Saya mendukung DOB Imekko, tapi calon gubernur yang berasal dari wilayah ini harus menyelesaikan masalah lingkungan dan hak adat sebelum mengangkat isu DOB,” tutupnya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
