KOTA SORONG, iNewsSorong.id - Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong semakin kritis! Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, dengan tegas mengungkapkan bahwa banyak pengusaha di kota ini yang membandel dan enggan membayar pajak serta retribusi daerah. Akibatnya, PAD yang menjadi tulang punggung keuangan kota ini tak kunjung meningkat, bahkan terancam anjlok!
"Kami hanya mengandalkan PAD dari sektor jasa. Namun kenyataannya, banyak pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar yang masih menunggak pajak," ungkap Bernhard dengan nada kecewa usai memimpin rapat darurat bersama OPD pemungut pajak di Ruang Rapat Pj Wali Kota Sorong, Kamis (3/10/2024).
Dalam upaya menyelamatkan keuangan daerah, Bernhard mengeluarkan langkah luar biasa! Ia memerintahkan Asisten 3 untuk memimpin tim khusus yang akan mendata ulang seluruh potensi pajak dan retribusi di Kota Sorong. Tak ada lagi alasan bagi pengusaha yang mangkir!
"Saya sudah putuskan, evaluasi dan rapat OPD akan dilakukan setiap bulan. Kita tak boleh lengah sedikit pun. Jika data jelas dan indikatornya terukur, saya yakin PAD akan melonjak," tegasnya penuh optimisme.
Namun ini bukan sekadar janji manis. Bernhard juga menggandeng RT, RW, Kepala Kelurahan, dan Kepala Distrik dalam proses pendataan ulang. Setiap celah potensi pajak akan digali hingga tuntas. Dan bagi pengusaha yang masih nekat tak bayar pajak? Siap-siap hadapi tindakan hukum tegas!
"Kami akan berikan tiga kali peringatan. Kalau tetap tak bayar, kami tak segan-segan melibatkan Kejaksaan untuk menagih tunggakan mereka," ancam Bernhard.
Langkah Drastis: Penutupan Usaha Hingga Tuntas!
Jika penagihan tak membuahkan hasil, Bernhard mengancam akan mengambil tindakan drastis: penutupan sementara usaha yang membandel! Ini bukan sekadar gertak sambal, tapi langkah nyata yang disiapkan Pemkot Sorong untuk memaksa para pengusaha patuh pada kewajiban mereka.
Dengan potensi PAD yang besar dari sektor-sektor ekonomi seperti restoran, hotel, dan lainnya, Kota Sorong sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan. Namun, penunggakan pajak yang terus-menerus membuat semua itu tertahan.
"Pemerintah tak akan tinggal diam! Kami serius menindak mereka yang mencoba mengakali kewajiban pajak ini," kata Bernhard dengan nada penuh peringatan.
Transparansi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Selain tindakan tegas, Bernhard juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Masyarakat berhak tahu bagaimana pendapatan daerah dikelola. Kolaborasi dengan kantor pajak juga akan diperkuat untuk memastikan setiap langkah yang diambil berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Harapan saya, tim segera bergerak. Tak ada lagi waktu untuk menunggu! Kita harus segera menyelamatkan PAD Kota Sorong," pungkas Bernhard, menutup rapat dengan ketegasan.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
